ijma'


BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sudah diketahui oleh kaum muslim bahwa sumber hukum Islam ada empat, al-Qur`an dan sunnah serta Ijma’dan Qiyas. Al-Quran sebagai kitab suci menjadi sumber hukum yang utama sedangkan hadits nabi merupakan rujukan kedua untuk melengkapi hukum-hukum yang belum tersebut atau belum lengkap dalam Al-Quran. Kedudukan sumber hukum yang ketiga adalah Ijma. Ijma berlaku ketika suatu hukum suatu perkara tidak ditemukan dalam al-Quran atau Hadis, atau hukum tersebut masih belum jelas dan lengkap.
Obyek ijma` ialah semua peristiwa atau kejadian yang tidak ada dasarnya dalam al-Qur`an dan al-Hadits, peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan ibadat ghairu mahdhah (ibadat yanng tidak langsung ditujukan kepada Allah SWT) bidang mu`amalat, bidang kemasyarakatan atau semua hal-hal yang berhubungan dengan urusan duniawi tetapi tidak ada dasarnya dalam al-Qur`an dan al-Hadits.
Meski suatu hukum tidak terdapat dalam Al-quran atau Hadits, penentuan Ijma’ tidak dilakukan tanpa rujukan atau dasar pemikiran dan rujukan. Ijma’ merujuk atau bersumber pada Al Qur`an dan Sunnah. Kedua rujukan ini diharapkan untuk menjadi penguat kandungan dan penghapus perselisihan yang mungkin akan terjadi karena perbedaan penafsiran hukum. Oleh karena itu setiap mujtahid hendaknya mengetahui dasar-dasar pokok ajaran Islam, batas-batas yang telah ditetapkan dalam berijtihad serta hukum-hukum yang telah ditetapkan.
Namun di era modern ini, pemahaman tentang hakekat sumber hukum sebagai rujukan dalam beragama mulai kabur. Sumber-sumber hukum Islam hanya menjadi slogan saja tanpa disertai pemahaman hakekat dan aplikasi yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga masih banyak hal- hal yang masih diperdebatkan mengenai hukum suatu masalah. Maka dalam makalah ini akan disampaikan pemahaman mengenai Ijtihad.

1.2 Batasan Makalah
            Makalah ini hanya membahas tentang Ijma’ dan kedudukan Ijma’ sebagai dalil hokum fiqih.

1.3 Rumusan Masalah
            - Apakah pengertian dari Ijma’…?
            - Apakah syarat-syarat dari Ijma’…?
            - Apakah macam-macam dari Ijma’…?
            - Apakah sandaran dari ijma’….?
            - Kemungkinan  terjadinya Ijma’…?
            - Bagaimana kehujjahan dari Ijma’…?

1.4 Tujuan
            Tujuan dari penulisan makalah ini adalah supaya kita bias mengetahui tentang Ijma’ dan kedudukan Ijma’ sebagai dalil hokum fiqih.








BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Ijma’
            Secara etimologi, ijma’ ( اجماع ) mengandung dua arti :
a.       Ijma’ dengan arti  الى الشئ العزم atau ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu. Ijma’ dalam artian pengambilan keputusan itu dapat dilihat dalam firman Allah pada surat yunus (10):71
فاجمعوا امركم وشركائكم
Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku)...
Dan juga dari hadits Nabi yang berbunyi :
لا صيام لمن لميجمع الصيام من الليل
Tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniatkan puasa semenjak malam.

b.      Ijma’ dengan arti sepakat. Ijma’ dalam arti sepakat dapat dilihat di surat yusuf (12):15
فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابه الجب
Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya kedasar sumur.

Para ulama ushul berbeda pendapat dalam mendefinisikan Ijma’ menurut istilah, diantaranya :

a.       Menurut Al-Ghazli Ijma’ adalah :
عبارة عن اتفاق أمة محمد خاصة على أمر من الأمور الدينية
Kesepakatan umat Muhammad secara khusus atas suatu urusan Agama
Pandangan Al-Ghazali ini sama terhadap pandangan imam Syafi’i yang menetapkan ijma’ sebagai kesepakatan umat.

b.      Menurut Al-Amidi yang juga pengukut syafi’iyah merumuskan ijma’ sebagai berikut :
الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل و العقد من أمة محمد في عصر من الأصار على حكم واقعة من القائع
Ijma’ adalah kesepakatan sejumlah ahlul halli wal ‘aqd (para ahli yang berkompeten mengurusi umat) dari umat muhammad pada suatu masa atas hukum suatu kasus.

c.       Pengarang kitab Fushulul Bada’i berpendapat bahwa ijma’ itu adalah kesepakatan semua mujtahid dari ijma’ umat muhammad SAW. Dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara’.

d.      Pengarang kitab Tahrir. Al Kamal bin Hamam berpendapat bahwa ijma’ adalah kesepakatan mujtahid suatu masa dari ijma’ Muhammad saw terhadap masalah syara’.

e.       Ijma’ menurut syara’ adalah suatu kesepakatan bagi orang orang yang susah payah dalam menggali hukum hukum agama diantara umat Muhammad saw, sesudah beliau meninggal dalam suatu masa yang tidak di tentukan atau suatu urusan diantara masalah masalah yang diragukan yang belum ada ketetapannya di dalam kitab dan sunnah.


Dari rumusan diatas jelas bahwa ijma’ dalah kesepakatan dan yang sepakat disini adalah mujtahid muslim, berlaku dalam suatu masa tertentu sesudah wafatnya Nabi. Disini dikatakan sesudah masa Nabi, karena selama masa Nabi masih hidup Al-Qur’an lah yang menjawab semua persoalan hukum karena ayat Al-Qur’an kemungkinan masih turun dan Nabi sendiri sebagai tempat bertanya tentang hukum syara’, sehingga tidak perlu ada ijma’.
Disebutkan secara jelas pada difinisi ini Hukum Syara’ mengandung arti bahwa kesepakatan itu hanya terbatas dalam masalah hukum amaliah dan tidak menjangkau masalah aqidah.
Dari difinisi diatas terlihat unsur pokok yang merupakan hakikat dari suatu ijma’ yang sekaligus merupakan rukun ijma’. Yaitu :
1.      Saat terjadinya kejadian yang memerlukan ijma’, terdapat sejumlah orang yang berkualitas mujtahid , karena kesepakatan itu tidak berarti bila yang sepakat itu hanya seorang.
2.      Setiap mujtahid itu sepakat tentang hukum suatu masalah tanpa memandang negeri asal, jenis, dan golongan mujtahid.
3.      Kesepakatan itu tercapai setelah terlebih dahulu masing masing  mujtahid mengemukakan pendapatnya sebagai hasil dari usaha ijtihadnya.

Bila sudah tecapai rukun rukun diatas, yaitu telah berkumpul dan bertemu semua mujtahid muslim dari berbagai negeri, bangsa, dan golongan dalam suatu masa setelah wafatnya Nabi, dihadapkan kepada mereka suatu kasus yang memerlukan putusan hukum, kemudian setiap mujtahid mengemukakan pendapat secara terang terangan, baik dengan ucapan atau perbuatan, secara bersama sama atau secara terpisah, ternyata pendapat mereka sama tentang hukumnya, maka hukum yang disepakati ialah hukum syara’ yang wajib diikuti dan mengikat seluruh umat islam.


2.2 Syarat syarat dari Ijma’
           Ijma’ dapat diambil jika syarat syarat dari Ijma’ terpenuhi, diantaranya :
a.       Yang bersepakat adalah para Mujtahid.
Para ulama berselisih paham terhadap istilah mujtahid. Secara umum mujtahid diartikan para ulama yang mempunyai kemampuan dalam meng-istinbath dalil dalil syara’. Dalam kitab jam’ul jamawi, yang disebut mujtahid adalah orang yang faqih. Selain itu ada juga yang memandang mujtahid sebagai ahlul ahli wal aqdi, dan istilah ini sesuai dengan pendapat al wadih dalam kitab isbat bahwa mujtahid yang diterima fatwanya adalah ahlul ahli wal aqdi.
 Beberapa pendapat tersebut sebenarnya mempunyai kesamaan, bahwa yang dimaksud mujtahid adalah orang islam yang baligh, berakal dan mempunyai sifat terpuji yang mampu meng-istinbath hokum dari sumbernya. Dengan demikian, kesepakatan orang awam ( bodoh) atau mereka yang belum mencapai derajat mujtahid tidak bias dikatakan Ijma’, dan begitu pula penolakan mereka karena mereka bukan ahli dalam menelaah hokum syara’.
Maka, jika pada suatu masa tidak ada orang yang mencapai derajat mujtahid, maka tidak akan terjadi ijma’. Walau ada, tetapi hanya satu, juga tidak bias disebut ijma’. Karena kesepakatan bias disebut ijma’ jika terjadi antara tiga orang mujtahid atau lebih. Adapun jika dilakukan dua orang, para ulama berbeda pendapat, ada yang menyebutnya ijma’, ada juga yang tidak menyebutnya ijma’.

b.      Yang bersepakat adalah seluruh mujtahid.
Bila sebagian mujtahid bersepakat dan yang lainnya tidak, meski sedikit, maka menurut jumhur ulama hal ini tidak bias dikatakan ijma’, karena ijma’ itu mencakup keseluruhan mujtahid.
Sebagian ulama berpandangan bahwa ijma’ itu sah bila dilakukan sebagian besar mujtahid, karena yang dimaksud kesepakatan ijma’ termasuk pula kesepakatan sebagian besar mujtahid. Begitu pula menurut kaidah fiqih, sebagian besar itu telah mencakup hokum keseluruhan.

c.       Para mujtahid harus umat Nabi Muhammad saw.
Kesepakatan yang dilakukan para ulama, selain umat Nabi Muhammad saw, tidak bias dikatakan ijma’. Hal ini menunjukkan adanya umat para nabi yang ber-ijma’. Adapun ijma’ umat Nabi Muhammad saw. Tersebut telah dijamin bahwa mereka tidak mungkin ber-ijma’ untuk melakukan kesalahan.
d.      Dilakukan setelah wafatnya Nabi saw.
Ijma’ tidak dilakukan pada zamannya Nabi saw, karena pada masa itu setiap permasalahan langsung bertanya kepada Nabi saw.

e.       Kesepakatan harus berhubungan dengan syari’at.
Kesepakatan harus yang ada kaitannya tentang syari’at, seperti wajib, sunnah, halal, haram, dan lain lain. Hal ini sesuai dengan pendapat imam Al Ghazali yang menyatakan bahwa kesepakatan tersebut dikhususkan pada masalah masalah Agama.




2.3 Macam macam Ijma’.
 Memperhatikan kesepakatan para ulama, macam-macam ijma' bila dilihat dari bentuknya ada tiga macam, yaitu:
1. Ijma’ Sharih
     Maksudnya, semua mujtahid mengemukakan pendapat mereka masing-masing kemudian menyepakati salah satunya hal itu bisa terjadi apabila semua mujtahid berkumpul disuatu tempat kemudian masing-masing mengeluarkan pendapat terhadap masalah yang ingin diketahui ketetapan hukumnya. Selain itu, mereka menyepakati dari salah satu dari berbagai pendapat yang mereka keluarkan tersebut.
     Selain itu, bias juga pada suatu masa timbul suatu kejtwa tentadian kemudian seorang mujtahid memberikan fatwta tentang kejadian itu. Mujtahid kedua berfatwa  seperti fatwanya mujtahid pertama. Dan mujtahid ketiga mengatmalkan apa yang telah difatwakan tersebut, begitu seterusnya sehingga semua mujtahid  menyepakati pendapat tersebut. Namun, ijma’ seperti ini apabila mengikuti persyaratan ijma’ diatas sangat sulit terjadi karena sulit bertemunya semua ulama dalam suatu majelis. Oleb sebab itu, sebagian ulama berpendapat bahwa ijma’ Sharih hanya mungkin terjadi pada masa sahabat, karena saat itu jumlah mujtahid relative terbatas. Dan lingkungan tempat tinggal mereka berdekatan satu sama lain.

2. ijma’ sukuti
     Adalah pendapat sebagian ulama tentang suatu masalah yang diketahui oleh para mujtahid lainnya, tapi mereka diam, tidak menyepakati ataupun menolak pendapat tersebut secara jelas. Ijma’ sukuti dikatakan sah bila memenuhi beberapa criteria di bawah ini.
-          Diamnya para mujtahid itu betul betul tidak menunjukkan adanya kesepakatan ataupun penolakan. Bila terjadi tanda tanda yang menunjukkan adanya kesepakatan yang dilakukan oleh sebagian mujtahid, maka tidak dikatakan ijma’ sukuti, melainkan ijma’ sharih. Begitu pula bila terdapat tanda tanda penolakan yang dikemukakan olehsebagian mujtahid, itupun bukan ijma’.
-          Keadaan diamnya para mujtahid itu cukup lama, yang bias di pakai untuk memikirkan permasalahannya, dan biasanya dipandang cukup untuk mengemukakan pendapatnya. Namun, perlu diingat bahwa tidak mungkin menentukan lamanya waktu bagi seorang mujtahid untuk mengeluarkan fatwanya, karena setiap mujtahid memerlukan waktu yang berbeda cepat atau lambat, dalam mengeluarkan fatwanya.
-          Permasalahan yang difatwakan oleh mujtahid tersebut adalah permasalahan ijtihadi, yang bersumberkan dalil dalil yang bersifat zhanni. Adapun tentang permasalahan yang tidak boleh di ijtihadi , atau yang bersumberkan dalil dalil qoth’i, apabila seorang mujtahid mengeluarkan pendapat tanpa didasari dalil yang kuat, sedangkan yang lainnya diam, hal itu tidak bias disebut ijma’. Karena diamnya mereka tidak bias dikatakan menyepakati, melainkan meremehkan pemberi fatwa tersebut karena ilmunya masih dangkal.

3. ijma’ amali.
  Ijma’ amali adalah kesepakatan para mujtahid atau ulama dalam mengamalkan perbuatan tertentu pada suatu masa. Amal para ulama ini menunjukkan terjadinya suatu ijma’ atau kesepakatan. Kesepakatan ini tidak menunjukkan pada hukum wajub kecuali ada indikasi yang mendukungnya. Misalnya, Ubaidah al-salmaniy mengatakan : “para sahabat Nabi saw sepakat untuk melakukan sholat empat rakaat sebelum dzuhur”. Dalam ijma’ ini tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa sholat empat rakaat sebelum dzuhur itu hukumnya wajib, tetapi hanya sunnah sesuai kesepakatan mereka.


2.4 Mustanad (sandaran) ijma’.
           Mustanad ijma’ adalah dalil yang digunakan sebagai pegangan oleh mujtahid yang melakukan kesepakatan hukum dari suatu masalah tertentu. Para ulama berbeda pendapat tentang kemestian adanya mustanad, dalam setiap kesepakatan hukum yang terjadi, menjadi dua kelompok sebagai berikut :
-  jumhur ulama berpendapat, setiap ijma’ harus memiliki mustanad, baik berupa dalil nash, Al Qur’an, maupun sunnah, ataupun khobar ahad maupun qiyas. Setiap fatwa hukum, yang kemudian menjadi ijma’, yang tidak memiliki mustanad adalah salah, karena hal itu berarti menetapkan hukum agama tanpa dasar. Contoh ijma’ yang mustanadnya adalah dalil nash adalah terjadinya ijma’ terhadap ketentuan haramnya menikahi nenek dan cucu. Mustanad ijma’ atas ketentuan tersebut adalah firman Allah dalam surat annisa’ ayat 23.
حرمت عليكم أمهتكم وبناتكم
Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu ibumu, anak anakmu, yang perempuan.

- kelompok yang berpendapat, untuk terjadinya ijma’ tidak dipersyaratkan adanya mustanad. Ijma’ dapat saja terjadi meskipun tanpa mustanad, asalkan terdapat kesepakatan pada umat islam, dimana hal itu terjadi melalui ilham yang di ilhamkan Allah kepada mereka yang melakukan kesepakatan untuk menemukan kebenaran. Dikalangan jumhur ulama yang berpendapat bahwa mustanad ijma’ merupakan kemestian, terjadi perbedaan pendapat tentang dalil dalil yang dapat menjadi mustanad ijma’. Mayoritas mereka mengatakan, dalil tersebut dapat berupa dalil qath’i yang berupa AlQur’an dan sunnah mutawattiroh, tetapi dapat juga berupa dalil zhanni, dalam bentuk hadits ahad ataupun qiyas. Sementara itu, sebagian ulama lain berpendapat, mustanad ijma’ hanya dapat diakui apabila berupa dalil yang bersifat qath’i. Dengan demikian, hadits ahad dan al qiyas tidak dapat menjadi mustanad ijma’.


2.5 Kemungkinan terjadinya Ijma’.
           Menurut pendapat Nazham dan sebagian pengikut syi’ah, mustahil akan adanya kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum suatu masalah disebabkan oleh jauh letak kediaman antara mereka, dan tidak mungkin mereka akan mengadakan suatu musyawarah pada suatu masalah yang sedang terjadi. Dan mustahil juga terjadi dua masalah dalam satu perbuatan.
           Menurut maliki, syafi’I, hambali, hanafi, tidak mustahil terjadinya ijma’ jika tidak terdapat  dalam kitab dan sunnah. Kesepakatan para ulama itu mungkin saja terjadi secara mudah sekalipun tempat mereka berjauhan, lebih lebih lagi pada masa sekarang seperti dengan perantaraan tulisan atau dengan memberikan kabar kepada para ulama tentang suatu masalah.
           Ulama yang berpendapat tidak mungkin terjadinya ijma’ melihat dari segi sulitnya mencapai kata sepakat diantara sekian banya ulama mujtahid, sedangkan ulama yang menyatakan mungkin berlaku ijma’ melihat dari segi secara teoritis memang dapat berlaku meskipun sulit terlaksana secara praktis. Dalam keadaan demikian, suatu hal yang dapat di terima segala pihak tentang ijma’ itu ialah, bila diartikan ijma’ itu dalam arti “tidak diketahui adanya pendapat yang menyalahinya”.

2.6 Kehujjahan Ijma’.
           Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kehujjahan ijma’, misalnya, apakah ijma’ itu hujjah syar’i..? apakah ijma’ itu merupakan landasan ushul fiqih atau bukan…? Bolehkah kita menafikkan atau mengingkari ijma’..?. untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas para ulama sering sekali berbeda pendapat.
           Al-Bardawi berpendapat bahwa orang orang hawa tidak menjadikan ijma’ itu sebagai hujjah, bahkan dalam syarahnya dia mengatakan bahwa ijma’ itu bukan hujjah secara mutlak.
           Menurut Al Amidi para ulama telah sepakat mengenai ijma’ sebagai hujjah yang wajib di amalkan. Pendapat tersebut bertentangan dengan syi’ah khawarij dan Nizam dari golongan mu’tazilah.
           Al Hajib berkata bahwa ijma’ itu hujjah tanpa menanggapi pendapat Nizam, khawarij dan syi’ah. Adapun ar Rahawi berpendapat bahwa ijma’ itu pada dasarnya adalah hujjah. Sedangkan dalam kitab Qawa’idul Ushul dan Ma’aqidul Ushul dikatakan bahwa ijma’ itu hujjah pada setiap masa. Namun, pendapat itu di tentang oleh daud yang mengatakan bahwa ijma’ itu hanya terjadi pada masa sahabat.
           Kehujjahan ijma’ juga berkaitan erat dengan jenis ijma’ itu merupakan sendiri, yaitu sharih dan sukuti, agar lebih jelas maka pendapat mereka tentang ijma’ akan di tinjau berdasarkan pembagian ijma’ itu sendiri :

Entri Populer